Seragam Sekolah dan Pendisiplinan Tubuh Siswa

seragam siswa
Foto: REUTERS / Roni Bintang

Para pelajar Indonesia, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas ), tidak pernah berani pergi ke sekolah tanpa mengenakan pakaian seragam. Selain pasti akan ditegur (atau bahkan dimarahi dan dihukum), mereka juga akan menjadi obyek ledekan atau sindiran teman-temannya. Saya pernah mengalami hal ini ketika duduk di bangku kelas dua Sekolah Dasar (SD). Karena saat itu musim hujan, dan jumlah pakaian seragam saya terbatas, saya kehabisan pakaian seragam yang kering dan bersih.

Oleh ibu saya, saya dicarikan pinjaman celana pendek warna merah hati kepada tetangga, sedangkan baju yang saya kenakan berwarna putih polos tanpa badge tanda pengenal sekolah. Hari itu saya menjadi obyek ledekan teman-teman. Selain itu saya mendapat hukuman dari guru kelas saya. Saya disuruh berdiri di depan kelas dengan satu kaki diangkat selama satu jam pelajaran penuh. Sebagai hukuman tambahan, saya disuruh menulis kalimat yang berbunyi: “Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi!” di buku tulis saya sendiri sebanyak seratus kali.

Dalam pembacaan restrospektif, hukuman yang saya alami waktu itu merupakan contoh bagi teman-teman sekelas bahwa pergi ke sekolah tanpa mengenakan pakaian seragam secara semestinya merupakan satu bentuk pelanggaran aturan, dan itu niscaya mendatangkan hukuman. Di situ pakaian seragam telah merupakan sarana pendisiplinan tubuh para siswa. Berpakaian sebagai perbuatan kultural telah ditransformasi­kan sebagai sarana pendisiplinan tubuh dalam konteks reproduksi kekuasaan rezim yang merasa berhak mengatur dan menentukan apa yang disebut patuh dan tidak patuh, setia dan tidak setia.

Sebagaimana sudah merupakan pengetahuan umum, berpakaian bukan semata-mata kegiatan biologis, dalam arti sekedar menutupi dan menjaga kehangatan tubuh, tetapi juga kegiatan kultural dan sosial yang senantiasa melibatkan nilai-nilai dan relasi kekuasaan. Pakaian dapat dipandang sebagai kulit kultural dan sosial. Pakaian menjadi ‘suatu kepanjangan tubuh … yang tidak hanya menghubungkan tubuh tersebut dengan dunia sosialnya, tetapi juga memisahkan kedua-duanya’ (Nordholt, 1997:1). Pakaian juga merupakan suatu bentuk ekspresi identitas manusia karena ‘memilih pakaian, baik di tempat perbelanjaan atau di rumah, berarti mencoba menentukan dan menggambarkan diri kita sendiri’ (Lurie, 1992:5).

Persoalannya adalah, pilihan manusia atas pakaian itu tidak lepas dari berbagai sistem nilai dan relasi kuasa yang melingkupinya. Dalam artikel ini, saya akan membahas bagaimana negara Orde Baru telah menggunakan seragam untuk menancapkan kontrolnya atas masyarakat. Lebih khusus lagi, saya akan membahas pakaian seragam sekolah sebagai sarana pendisiplinan tubuh siswa. Sebelumnya, saya akan melakukan sedikit tilikan historis tentang bagaimana negara mengoperasikan kekuasaannya melalui pakaian (seragam).

Sampai dengan awal abad kedua puluh, pemerintah kolonial Hindia Belanda melarang kaum ‘pribumi’ memakai pakaian Eropa. Pemerintah kolonial mewajibkan kaum ‘pribumi’ mengenakan pakaian ‘adat’ masing-masing. Hal ini untuk memudahkan pengawasan atas gerak-gerik penduduk ‘pribumi’ demi tegaknya apa yang oleh rezim kolonial disebut rust en orde (keteraturan dan ketertiban). Maksudnya, jika sewaktu-waktu terjadi tindak kriminalitas, misalnya, tersangka pelaku mudah dikenali dari pakaian yang dikenakannya (van Dijk, 1997).

Di zaman Kerajaan Mataram Islam, baik sebelum maupun apalagi sesudah pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, para penguasa menentukan corak batik tertentu yang tidak boleh dipakai oleh rakyat biasa dan hanya menjadi konsumsi eksklusif keluarga raja dan kaum bangsawan. Hal ini tak lain untuk membedakan antara raja berikut para bangsawannya dari rakyat kebanyakan (wong cilik). Corak batik menjadi penanda kelas sosial seseorang, sekaligus sarana penguat relasi kuasa antara penguasa dan rakyat kebanyakan.

Pada masa Orde Baru, pakaian (seragam) juga menjadi salah satu sarana kontrol negara atas rakyat. Rezim Orba menggunakan pakaian (seragam) sebagai medium untuk mengawasi warga. Dengan menerapkan berbagai sanksi, mulai dari yang bersifat administratif hingga sosial terhadap orang yang tidak patuh mengenakan seragam, terjadi pendisiplinan tubuh secara massal.

Kini, pada apa yang disebut ‘era reformasi’, anehnya, penggunaan pakaian seragam justru semakin marak. Selain pejabat sipil dan militer, para pelajar dan guru, para karyawan swasta, ibu­ibu PKK, kelompok batih (trah), para pendukung partai politik atau organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya, ramai-ramai memakai pakaian seragam. Dengan pakaian seragam mereka mengikatkan diri pada suatu nilai atau otoritas yang sebenarnya mengatur dan membatasi ruang gerak mereka sendiri.

Seragam dalam hal ini menjadi penunjuk identitas kelompok yang paling mudah dikenali, yang membedakan kelompok tersebut dari kelompok lain. Tetapi, hal itu juga dapat dibaca sebagai ketakutan untuk bersikap otonom. Dengan kata lain, telah terjadi kolonisasi sikap dan pikiran melalui tampilan. Dengan contoh yang lebih spesifik, yakni pakaian seragam sekolah, yang di masa Orde Baru menjadi agenda intens negara dan warisannya masih terasa hingga kini dalam ruang yang tersisa ini saya hendak mengeksplorasi bagaimana kolonisasi sikap dan pikiran itu dikerjakan secara sistematis terhadap anak-anak sekolah.

Sebagaimana diketahui, sistem pemerintahan Orde Baru yang otoriter-militeristik selalu curiga pada perbedaan. Penyeragaman merupakan solusi untuk mengatasi perbedaan. Penyeragaman pikiran dapat dimulai dengan pendisiplinan tubuh dan penampilan. Sistem penghargaan dan peng­hukuman pun diterapkan untuk menegakkan penyeragaman itu. Pelajar yang tertib mengenakan seragam sekolahnya akan mendapat nilai A di dalam rapor kelakuannya, sedangkan yang tidak tertib pasti akan mendapat berbagai macam hukuman. Penghukuman ini dimaksudkan sebagai satu bentuk ‘reedukasi’, dengan tujuan agar siswa yang bersangkutan menjadi jera, dan akhirnya mematuhi aturan berpakaian seragam yang ada.

Alasan normatif yang sering dilontarkan untuk menjustifikasi pemakaian seragam bagi para pelajar adalah demi keselarasan dalam hubungan antar siswa sekaligus sarana penanaman nilai hidup sederhana. Bila para pelajar tidak berseragam, dikhawatirkan mereka akan saling berlomba dalam berpakaian. Sekolah akan menjadi semacam ajang pertunjukan mode. Seragam, dengan demikian, dipandang sebagai sarana meniadakan (atau menyembunyikan?) perbedaan kelas sosial para siswa.

Alasan rasional dari diwajibkannya seragam bagi para pelajar Indonesia tidak jauh berbeda dari pengaturan berpakaian yang diterapkan peme­rintah kolonial Hindia Belanda dan penguasa Kerajaan Mataram Islam yang feodalistik. Seragam memudahkan pengaturan dan pen­disiplinan para pelajar. Dengan melihat cara siswa menampilkan diri lewat pakaian seragam, penguasa sekolah akan mudah membuat kategorisasi antara siswa yang patuh dan tidak patuh, tertib dan tidak tertib, disiplin dan tidak disiplin. Begitu mudahnya kategorisasi itu dibuat atas dasar tampilan. Inilah yang disebut regime of outward appearances (Nordholt, 1997). Tetapi, seberapa jauh regime semacam itu mampu mendisiplinkan tubuh sosial?

Sebagaimana diketahui, hegemoni, apalagi dominasi, tidak pernah bersifat total. Sehegemonik­hegemoniknya suatu kekuasaan, senantiasa ada celah, betapapun terbatasnya, untuk melakukan resistensi. Dalam konteks pakaian seragam di kalangan pelajar, resistensi itu antara lain bisa dilihat pada aksesoris yang mereka kenakan, cara mereka mengenakan baju seragam yang terkadang kelihatan ‘nyeleneh’, variasi bentuk baju seragam, dan sebagainya. ‘Puncak’ dari perlawanan itu adalah ketika mereka telah dinyatakan lulus dari sekolah tersebut, yakni dengan mencorat-coret pakaian seragam mereka secara tidak karuan, sambil berkonvoi keliling kota. Dalam konteks ini, konvoi para pelajar di jalan-jalan itu barangkali bisa dibaca bukan sebagai luapan kegembiraan atas telah berhasilnya mereka melewati suatu tahap dalam pendidikan formal, tetapi luapan kegembiraan atas telah lepasnya mereka dari cengkeraman regime of outward apperances yang bernama pakaian seragam sekolah.[]

Sumber:

  • Lurie, A.  1981. The Languageof Clothes. London: Blocxmbury.
  • Nordholt, Henk Schulte (ed.). 1997. Outward Appearances: Dressing State and Society in lndonesia. Leiden: KITL V Press.
  • Van Dijk, Kees. 1997. Sarong, Jubbah, and Trousers, dalam Henk Schulte Noordholt (ed.) Outward Appearances: Dressing State and Society in lndonesia. Leiden: KITL V Press.

*Artikel ini pertama kali terbit di Buletin Nadheer versi cetak, edisi April 2005.