Represi Digital: Kasus Internet Shutdown Di Papua

Gambar: Peoples Dispatch

Tanggal 16 dan 17 Agustus 2019 merupakan saat kelam bagi mahasiswa Papua di Surabaya yang menerima ujaran rasis dan persekusi. Ujaran rasis dan persekusi dilancarkan oleh masyarakat setempat, ormas reaksioner, dan beberapa personel Koramil yang juga ikut serta. Mahasiswa Papua di Surabaya menjadi sasaran massa yang termakan isu pengrusakan bendera di depan asrama Kamasan 1 Surabaya. Berangkat dari perundungan tersebut, muncul aksi demonstrasi di sebagian besar daerah di Papua dan beberapa daerah di antaranya berujung hingga kerusuhan. Kerusuhan dan demonstrasi yang berlanjut terus-menerus di berbagai daerah membuat pemerintah pusat secara tegas mengambil beberapa kebijakan.

Kebijakan pemerintah mengirim ribuan TNI/POLRI ke Papua dengan alasan mengamankan situasi, kenyataannya malah membawa banyak kematian bagi warga setempat. Dalam kondisi itu, pemerintah mengeluarkan pula kebijakan untuk mematikan internet di Papua dengan alasan mencegah penyebaran berita-berita hoax. Internet shutdown di Papua dan Papua Barat diputuskan pada 21 Agustus 2019, lalu berlanjut pada peristiwa Wamena 23 September 2019. Ditinjau dari segi hukum, kebijakan ini adalah salah satu contoh represi informasi yang bahkan oleh Executive Director SAFENet Damar Juniarto menegaskan seperti berikut:

“Tindakan internet shutdown telah menjadi salah satu alat represi pemerintah di abad ke-21. Karena ini kembali dilakukan untuk ketiga kalinya, maka saya anggap internet shutdown telah menjadi sebuah cara wajar untuk menangani situasi konflik sosial di Indonesia.” (ibid.)

Melihat situasi belakangan, internet shutdown semakin marak dilakukan setelah aksi 212 di Jakarta terjadi. Kenyataan yang dituturkan oleh Damar memberitahu bahwa pemerintahan ini secara terang-terangan menggunakan kekuasaannya membatasi hak publik untuk mengetahui informasi dan itu menjadi hal wajar dewasa ini. Persoalannya dengan Papua, internet yang dimatikan membawa banyak spekulasi karena terjadi berbarengan dengan pengiriman anggota TNI-POLRI. Yang lebih parah adalah wadah untuk wartawan lokal menyiarkan beritanya (khususnya secara online) menjadi sulit diakses dan terhenti dengan keadaan internet shutdown tersebut.

Berkaitan dengan sikap represi negara, Louis Althusser mengatakan bahwa negara adalah ‘mesin represi’ untuk memastikan dominasi kelas yang berkuasa atas kelas pekerja. Dalam hal ini Althusser memberi dua fungsi, diantaranya fungsi Repressive State Apparatus (Aparatur Negara yang Represif atau RSA) di sektor publik dengan tindakan represif berpola militer dan Ideological State Apparatus (Aparatus Negara Ideologis atau ISA) di wilayah privat dalam pembentukan mentalitas  rakyat.[1] Pers adalah salah satu lembaga yang oleh Althusser disebutnya sebagai ‘aparatus negara’ yang berada di wilayah privat atau swasta bersama sekolah dan lembaga keagamaan, dsb. Namun ditekankannya bahwa kategori ‘publik’ dan ‘privat’ hanyalah kategori hukum borjuis, maka yang terpenting adalah melihat bagaimana mereka berfungsi dan cara kerja utama mereka tetap sama di mana RSA dengan represi dan ISA dengan fungsi ideologinya.[2]  

Internet shutdown yang diberlakukan adalah sebuah bentuk represi negara dan hal itu menutup arus informasi di Papua. Dalam hal ini media pusat sebagai ISA hadir dan mengisi ruang yang tertutup bagi wartawan lokal untuk mempublikasikan berita terkini di Papua dengan berita-berita versi pemerintah, dalam hal ini terkait situasi di Papua.

Pers Di Papua Dalam Massa konflik

Sudah menjadi  hal umum, kebanyakan media massa mainstream zaman ini dianggap banyak dikuasai oleh pemerintah yang mempunyai berbagai kepentingan politik. Maka kebanyakan media massa mainstream bersifat tidak netral karena selalu di satu sisi memberatkan masyarakat dan lebih cenderung memberitakan hal yang baik dari rezim itu serta kekuatannya. Salah satu senjata utama dalam hal ini juga adalah media sosial, namun intenet shutdown yang diberlakukan pemerintah di Papua dapat membahayakan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia.[3] 

Bukanlah hal baru jika kebebasan pers di Papua memang rendah selama bertahun-tahun bahkan tertutup dari media luar. Indeks Kemerdekaan Pers (IPK) tahun 2019 mengatakan bahwa Papua masih berada pada posisi terendah dari 34 provinsi di Indonesia dengan skor pada angka 66,56, yang artinya “agak bebas”. Dengan kondisi tersebut dan situasi Papua yang sedang memanas, jaringan internet di seluruh Papua dimatikan bahkan jaringan telepon ikut terganggu. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah menginstruksikan operator telepon untuk membatasi layanan hingga waktu yang belum ditentukan. Dampak dari kebijakan ini tentu menggangu wilayah privat, dalam hal ini pers.

Wartawan yang berasal dari media lokal di Papua mendapat kendala dalam menyampaikan informasi faktual tentang keadaan di Papua, dengan kondisi daerah yang tidak bebas juga bagi pers asing. Sedangkan media-media pusat terus-menerus menampilkan wajah Wiranto dan Tito Karnavian sebagai dua tokoh yang dimintai perkembangan terkini soal Papua, ketimbang menampilkan pendapat orang Papua yang menerimah ujaran rasis. Kenyataannya mereka adalah alat negara yang secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa negara bisa mengendalihkan situasi genting dan mungkin juga untuk tetap mempertahankan image mereka di mata masyarakat Indonesia. Dengan kondisi tersebut, media pusat yang menayangkannya turut memproduksi ideologi-ideologi yang akhirnya bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dominasi kelas yang berkuasa dalam masyarakat atau publik yang menyaksikan berita di media-media besar tersebut. Dalam hal ini khususnya dengan situasi di Papua yang dalam keadaan internet shutdown.

Kebijakan internet shutdown seperti ini dianggap di sengaja agar tidak dapat diakses oleh populasi tertentu di suatu lokasi untuk mengontrol arus informasi. Oleh sebab itu, kerusuhan di Wamena sendiri membuat gentar para mahasiswa dan siswa di luar Papua. Hal ini dikarenakan oleh terganggunya jaringan telepon, sehingga beberapa teman penulis juga memutuskan pulang ke Wamena karena terputusnya sambungan untuk mendapatkan informasi faktual dari keluarga di Wamena yang akibatnya studi mereka harus terhenti. Bukan saja pelajar dan Mahasiswa Wamena, tetapi juga sebagian besar mahasiswa Papua. 

Banyak tanggapan kemudian muncul mengiringi kebijakan pemerintah membatasi ruang informasi di Papua. Dari pihak SAFEnet mendesak pemerintah untuk menyalakan kembali internet di Wamena, menghentikan praktik internet shutdown, dan melindungi hak sipil untuk mengakses informasi dengan merujuk pada Pasal 19 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi ‘setiap orang berhak atas kebebasan berhak dan mengeluarkan pendapat ; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak melihat batas-batas (wilayah) dan juga merujuk pada Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Penutup  

Papua dengan segala problemanya memang cukup kompleks jika dijelaskan, tetapi hal yang paling nyata adalah akses media yang sangat tertutup di sana. Internet shutdown adalah salah satu yang sedang buming belakangan ini dalam mengontrol arus informasi, untuk menghindarkan publik mendapatkan berita-berita hoax. Namun, persoalannya dengan Papua menjadi cukup rumit karena hal ini berdampak pada pembungkaman bagi  media lokal dalam menyampaikan berita faktual di daerah yang bahkan 5 tahun terakhir dugaaan pelanggaran HAM terhadap orang Papua terus terjadi.

Di samping itu, kondisi ini memberi ruang lebih besar bagi media pusat untuk terus memberikan informasi versi pemerintah, dalam hal ini TNI/POLRI. Hal ini disebabkan pula karena tidak ada media pusat yang mau turun langsung ke Papua. Yang jelas, akses media yang tertutup masih berlaku di Papua sampai saat ini, walaupun internet sudah diaktifkan tetap saja pemerintah enggan mengijinkan pers asing masuk. Sesuai dengan pemikiran Althuseer bahwa akhirnya lembaga-lembaga yang ada, seperti media (khususnya media pusat) juga bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dominasi kelas borjuis yang berkuasa dalam masyarakat kapitalis. Internet shutdown adalah salah satu upaya yang dilakukan dengan dasar menjaga ketertiban negara. [ ]

Sumber:

  • “The Politics of Culture : Essays on Ideology” dalam Bahan Bacaan Kuliah : Dasar-dasar Kajian Budaya. Yogyakarta : Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, 2018.
  • Usman Hamid, Digital Nation Movement: Dinamo.  Yogyakarta : Bentang Pustaka, 2015.

[1] “The Politics of Culture : Essays on Ideology” dalam Bahan Bacaan Kuliah : Dasar-dasar Kajian Budaya. Yogyakarta : Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, 2018. Hal. 82-84. 

[2] Ibid.,

[3]Walaupun tidak seburuk saat masa Orde Baru, tetapi belakangan upaya-upaya ini muncul dengan memasukan pasal pemidanaan atas kebebasan berekspresi dalam rancangan hukum pidana tentang informasi dan transaksi elektronik. Usman Hamid, Digital Nation Movement: Dinamo.  Yogyakarta : Bentang Pustaka, 24 Jul 2015. Hal. 170.